Selain itu, upaya transformasi digital melalui kanal aduan seperti LAPOR!, Suara Warga, dan layanan media sosial memang menjadi tren, tetapi belum diterapkan optimal di tingkat pelayanan dasar. Respons lambat atas aduan di platform digital kerap dikeluhkan masyarakat. Di sisi lain, pemerintah berkomitmen mengembangkan inovasi berbasis digital untuk penanganan kasus mendesak (disabilitas, lansia, sakit) dengan pengiriman petugas ke lokasi. *ejurnal3.undip
Implikasi dan Tantangan Ke Depan
Penerapan kebijakan dan transformasi digital memang telah menjadi agenda strategis pemerintah. Namun, tantangan terbesar adalah merubah mindset birokrat agar benar-benar mengedepankan pelayanan, pelatihan digital pegawai, serta integrasi sistem yang mampu mengurangi antrean fisik dan mempercepat seluruh prosedur.
Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya sekadar mengejar indikator, tapi betul-betul memperbaiki kualitas layanan sampai ke akar rumput, termasuk optimalisasi layanan online secara real time, sehingga tidak ada lagi “antrean berjam-jam” yang merugikan masyarakat bekerja dan beraktivitas. Jika negara-negara lain telah sukses dengan digital bureaucracy, Indonesia sudah saatnya mewujudkan pelayanan publik yang responsif dan transparan. *kumparan
