Sementara itu, Direktur Pembinaan SMA Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, dalam forum Panja Pendidikan di DPR RI pada Juli 2025 menyebut bahwa pemerintah telah mengalokasikan sekitar Rp2 triliun untuk revitalisasi 1.623 sekolah di daerah 3T. Langkah tersebut mencakup penyediaan internet satelit, panel surya, pembangunan sekolah baru, serta peningkatan kapasitas guru berbasis literasi digital. *tempo
Kebijakan Pemerintah dan Regulasi
Pemerintah Indonesia telah menerbitkan sejumlah kebijakan strategis yang diarahkan untuk memperluas pemerataan akses pendidikan di daerah 3T. Beberapa di antaranya meliputi:
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang percepatan digitalisasi pembelajaran nasional, mencakup integrasi internet berbasis satelit untuk sekolah 3T.
- Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Program Sekolah Rakyat, yang memperluas partisipasi masyarakat dalam mendirikan dan mengelola sekolah alternatif di daerah pedalaman.
- Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan 2025, yang memprioritaskan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) di 121 kabupaten terpencil di timur Indonesia.
Namun, sejumlah pengamat menilai bahwa meskipun kebijakan sudah ada, implementasinya masih sering terbentur pada tata kelola anggaran, distribusi tenaga pengajar, dan kurangnya monitoring di lapangan.
