Memperjuangkan Hak Pendidikan di Wilayah Terpencil: Tantangan, Data Statistik, dan Implementasi Kebijakan di Indonesia

bukadikit.com

ilustrasi pendidikan terpencil
ilustrasi pendidikan terpencil

Ads - After Post Image

Data Statistik Sekolah di Wilayah Terluar

Laporan Pusat Data dan Statistik Pendidikan menunjukkan bahwa rasio guru di wilayah terluar Indonesia masih jauh di bawah rata-rata nasional. Rata-rata rasio guru per sekolah nasional sebesar 18,41, sementara di kabupaten seperti Lanny Jaya hanya sekitar 5,8 guru per sekolah. Angka partisipasi kasar (APK) untuk wilayah terluar seperti Jayapura tercatat sekitar 79,6%, namun menurun drastis di daerah tertinggal seperti Intan Jaya yang hanya mencapai 47,9%. *garuda.kemdikbud

Selain itu, penelitian tahun 2025 oleh Universitas Gadjah Mada menegaskan bahwa ketimpangan akses pendidikan di wilayah terpencil dapat dianggap sebagai pelanggaran prinsip non-diskriminasi dalam Hak Asasi Manusia. Sebab, kurangnya akses terhadap pendidikan di wilayah ini berkontribusi pada rendahnya kualitas hidup dan memperlebar kesenjangan sosial antarwilayah.

Apa kata Pakar Pendidikan

Dr. Rahmatul Hasanah, pakar kebijakan pendidikan dari Universitas Gadjah Mada, menegaskan bahwa pemerintah harus memperlakukan akses pendidikan di daerah 3T sebagai isu keadilan sosial, bukan sekadar pemerataan layanan. Menurutnya, “Ketimpangan pendidikan di daerah terpencil bukan hanya soal fasilitas, tapi juga soal kepercayaan sosial. Banyak masyarakat yang belum menganggap pendidikan sebagai kebutuhan dasar, sehingga peran budaya lokal harus diintegrasikan dalam kurikulum.”

Bagikan:

Ads - After Post Image

Baca Juga

Tinggalkan komentar

Ads - Before Footer